Administrasi Negara,
Peluang dan Tantangan
Memasuki tahun ke-tiga, tentunya administrasi negara memiliki banyak peluang dan tantangan yang harus di hadapi sebagai konsekwensi prodi baru di Universitas Negeri Yogyakarta. Ketika tantangan tersebut bisa diselesaikan dengan baik maka akan berakibat positif baik bagi jurusan maupun mahasiswa, sebaliknya ketika tantangan tersebut tidak bisa diselesaikan dengan baik maka akan berakibat fatal bagi pihak-pihak yang ada didalamnya.
Seperti yang kita tahu, nama asli prodi ini adalah public administration, sebuah nama yang kurang tepat bila diterjemahkan menjadi administrasi negara, karena program studi ini lebih menitikberatkan pada pelayanan terhadap masyarakat bukan negara.
Baru-baru ini jurusan yang sama dengan kita, administrasi negara UGM berubah nama menjadi manajemen dan kebijakan publik, disamping itu beberapa kampus seperti UNDIP atau yang lain menggunakan nama aslinya public administration. Sementara itu, masih banyak juga universitas lain yang mengunakan nama administrasi negara, salah satu alasan kenapa nama administrasi negara masih tetap dipertahankan adalah karena stakeholder atau para perngguna lulusan ini masih familiar dengan jurusan administrasi negara. Ketika kita melihat info lowongan pekerjaan, maka jika kita perhatika yang tertera didalam lowongan adalah administrasi negara, bukan public administration atau manajemen dan kebijakan publik seperti yang dimiliki UGM. Itulah salah satu alasan kenapa kita masih memakai nama administrasi negara
Akreditasi?
Sebagai prodi yang baru tentunya administrasi Negara UNY belum terakreditasi, sementara itu beberapa lembaga atau departemen pemerintahan dalam open rekrutment pegawainya sering mensyaratkan sarjana yang berasal dari perguruan tinggi dengan akreditasi tertentu (Misal Dept. Keu. yang mensyaratkan sarjana dengan akreditasi A) bagi calon pegawainya.
Tentunya hal seperti ini menjadi masalah dan tantangan bersama bagi pihak jurusan, dosen maupun mahasiswa. Untuk memperoleh akreditasi A banyak syarat yang harus dipenuhi, beberapa diantaranya sebuah jurusan atau prodi disyaratkan Dirjen Dikti untuk mempunyai sekurang-kurangnya 4 orang doctor atau dosen ahli (S3).
Sementara itu, prodi kita belum mempunyai dosen tetap yang bergelar doctor. Tantangan lain bagi dosen adalah terkait produktivitasnya, berapa jumlah penelitian ataupun buku yang dihasilkan, hal tersebut ikut mempengaruhi penilaian dalam proses akreditasi. Penilaian itu juga terpengaruh oleh prestasi yang diraih mahasiswa. Yup, mahasiswa juga berperan penting dalam proses akreditasi, bagaimana Indeks Prestasi (IP) mahasiswa apakah baik atau malah buruk. Selain IP, prestasi mahasiswa dalam bidang akademik juga menjadi pertimbangan dalam akreditasi yang dilaksanakan Dirjen Dikti tersebut.
Bagaimana nasib akreditasi prodi kita? Sampai manakah prosesnya? Ketika Tim Relasi mewawancarai salah seorang dosen AN yang dekat dengan mahasiswa Bp. Yanuardi, M.Si, ternyata proses akreditasi baru sampai dalam tahap pengisian borang, yaitu formulir yang berisi berbagai informasi yang terkait jurusan administrasi negara yang nantinya akan dikirim ke Dirjen Dikti untuk dinilai. Mengenai target kapan akreditasi tersebut bisa turun, ternyata kami belum menemukan kejelasan apakah dalam hitungan bulan atau tahun.
Tidak diketahui secara pasti apakah angkatan pertama yang sekarang duduk di semester lima yang pada saatnya lulus sekitar dua tahun lagi telah mengantongi akreditasi atau belum. Apakah ketika pada waktunya lulus mereka harus cuti untuk menunggu akreditasi turun? Tentunya kita tidak menginginkan lulus dari jurusan yang belum mempunyai akreditasi, walaupun tidak menutup kemungkinan masih bisa mencari pekerjaan tanpa akreditasi tersebut.
Gelar?
Lain lagi untuk masalah gelar, prodi kita belum memutuskan gelar yang akan dipakai nantinya untuk lulusannya, apakah akan memakai gelar SIP, SOS, atau yang lain. Ketika administrasi negara dipandang sebagai ilmu atau program studi yang lebih dekat dengan politik maka dipakai gelar SIP (sarjana ilmu politik) ataukah program studi yang dekat dengan ilmu social yang natinya bergelar SOS. Untuk memutuskan gelar yang cocok bagi lulsan administrasi negara tentunya harus diputuskan secara bijak antara pihak mahasiswa dan jurusan, karena hal ini berkaitan dengan bidang keahlian yang dimiliki dan lapangan pekerjaan. Pertimbangan lain adalah apakah lebih banyak yang lapangan pekerjaan yang membutuhkan orang-orang dengan gelar SIP, atau SOS.
Tentunya uraian di atas hanya sedikit dari banyak hal tentang permasalahan adminisrasi negara sebagai prodi baru. Hal yang tidak kalah penting bagi kita adalah bagaimana kita mengambil peran dalam membantu menyelesaikan dan mengawal tantangan tersebut. Hingga pada suatu saat tantangan tersebut terjawab, bissa menjadi sebuah peluang dan kesempatan yang menggembirakan!
-Dee,Adi-
»» read more
Peluang dan Tantangan
Memasuki tahun ke-tiga, tentunya administrasi negara memiliki banyak peluang dan tantangan yang harus di hadapi sebagai konsekwensi prodi baru di Universitas Negeri Yogyakarta. Ketika tantangan tersebut bisa diselesaikan dengan baik maka akan berakibat positif baik bagi jurusan maupun mahasiswa, sebaliknya ketika tantangan tersebut tidak bisa diselesaikan dengan baik maka akan berakibat fatal bagi pihak-pihak yang ada didalamnya.
Seperti yang kita tahu, nama asli prodi ini adalah public administration, sebuah nama yang kurang tepat bila diterjemahkan menjadi administrasi negara, karena program studi ini lebih menitikberatkan pada pelayanan terhadap masyarakat bukan negara.
Baru-baru ini jurusan yang sama dengan kita, administrasi negara UGM berubah nama menjadi manajemen dan kebijakan publik, disamping itu beberapa kampus seperti UNDIP atau yang lain menggunakan nama aslinya public administration. Sementara itu, masih banyak juga universitas lain yang mengunakan nama administrasi negara, salah satu alasan kenapa nama administrasi negara masih tetap dipertahankan adalah karena stakeholder atau para perngguna lulusan ini masih familiar dengan jurusan administrasi negara. Ketika kita melihat info lowongan pekerjaan, maka jika kita perhatika yang tertera didalam lowongan adalah administrasi negara, bukan public administration atau manajemen dan kebijakan publik seperti yang dimiliki UGM. Itulah salah satu alasan kenapa kita masih memakai nama administrasi negara
Akreditasi?
Sebagai prodi yang baru tentunya administrasi Negara UNY belum terakreditasi, sementara itu beberapa lembaga atau departemen pemerintahan dalam open rekrutment pegawainya sering mensyaratkan sarjana yang berasal dari perguruan tinggi dengan akreditasi tertentu (Misal Dept. Keu. yang mensyaratkan sarjana dengan akreditasi A) bagi calon pegawainya.
Tentunya hal seperti ini menjadi masalah dan tantangan bersama bagi pihak jurusan, dosen maupun mahasiswa. Untuk memperoleh akreditasi A banyak syarat yang harus dipenuhi, beberapa diantaranya sebuah jurusan atau prodi disyaratkan Dirjen Dikti untuk mempunyai sekurang-kurangnya 4 orang doctor atau dosen ahli (S3).
Sementara itu, prodi kita belum mempunyai dosen tetap yang bergelar doctor. Tantangan lain bagi dosen adalah terkait produktivitasnya, berapa jumlah penelitian ataupun buku yang dihasilkan, hal tersebut ikut mempengaruhi penilaian dalam proses akreditasi. Penilaian itu juga terpengaruh oleh prestasi yang diraih mahasiswa. Yup, mahasiswa juga berperan penting dalam proses akreditasi, bagaimana Indeks Prestasi (IP) mahasiswa apakah baik atau malah buruk. Selain IP, prestasi mahasiswa dalam bidang akademik juga menjadi pertimbangan dalam akreditasi yang dilaksanakan Dirjen Dikti tersebut.
Bagaimana nasib akreditasi prodi kita? Sampai manakah prosesnya? Ketika Tim Relasi mewawancarai salah seorang dosen AN yang dekat dengan mahasiswa Bp. Yanuardi, M.Si, ternyata proses akreditasi baru sampai dalam tahap pengisian borang, yaitu formulir yang berisi berbagai informasi yang terkait jurusan administrasi negara yang nantinya akan dikirim ke Dirjen Dikti untuk dinilai. Mengenai target kapan akreditasi tersebut bisa turun, ternyata kami belum menemukan kejelasan apakah dalam hitungan bulan atau tahun.
Tidak diketahui secara pasti apakah angkatan pertama yang sekarang duduk di semester lima yang pada saatnya lulus sekitar dua tahun lagi telah mengantongi akreditasi atau belum. Apakah ketika pada waktunya lulus mereka harus cuti untuk menunggu akreditasi turun? Tentunya kita tidak menginginkan lulus dari jurusan yang belum mempunyai akreditasi, walaupun tidak menutup kemungkinan masih bisa mencari pekerjaan tanpa akreditasi tersebut.
Gelar?
Lain lagi untuk masalah gelar, prodi kita belum memutuskan gelar yang akan dipakai nantinya untuk lulusannya, apakah akan memakai gelar SIP, SOS, atau yang lain. Ketika administrasi negara dipandang sebagai ilmu atau program studi yang lebih dekat dengan politik maka dipakai gelar SIP (sarjana ilmu politik) ataukah program studi yang dekat dengan ilmu social yang natinya bergelar SOS. Untuk memutuskan gelar yang cocok bagi lulsan administrasi negara tentunya harus diputuskan secara bijak antara pihak mahasiswa dan jurusan, karena hal ini berkaitan dengan bidang keahlian yang dimiliki dan lapangan pekerjaan. Pertimbangan lain adalah apakah lebih banyak yang lapangan pekerjaan yang membutuhkan orang-orang dengan gelar SIP, atau SOS.
Tentunya uraian di atas hanya sedikit dari banyak hal tentang permasalahan adminisrasi negara sebagai prodi baru. Hal yang tidak kalah penting bagi kita adalah bagaimana kita mengambil peran dalam membantu menyelesaikan dan mengawal tantangan tersebut. Hingga pada suatu saat tantangan tersebut terjawab, bissa menjadi sebuah peluang dan kesempatan yang menggembirakan!
-Dee,Adi-
